Jakarta, rakyatdemokrasi.org- Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi singkat kasus Brigadir J atau kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J pada Kamis (1/9/2022).
Dari hasil penyelidikan independen Komnas HAM, terdapat lima poin kesimpulan di kasus penembakan pada Brigadir J tersebut.
Salah satu rekomendasi yang paling disorot adalah adanya dugaan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Candrawathi.
Mantan Kabareskrim, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menilai Komnas HAM justru telah melampui batas tupoksi lembaganya sendiri.
Ia pun menilai apa yang disampaikan Komnas HAM dalam rekomendasinya justru membuat gaduh publik.
"Komnas HAM ini dia tugasnya apa sih? dia hanya menyelidiki ada atau tidak pelanggaran HAM berat dalam kasus ini."
"Kalau tidak ada pelanggaran HAM berat ya sudah lepas libat, itu tugasnya polisi menyelidiki, kasian Polisi yang sudah berhasil, jangan kacaukan lagi jangan dibuat kegaduhan," kata Susno dalam Apa Kabar Malam tvOne, Kamis (1/9/2022).
"Ini bikin gaduh, apalagi mengambil kesimpulan tidak terdapat penyiksaan, penganiayaan. Dari mana? dari visum? apa visum bunyinya begitu? visum itu bunyinya ada luka tembak , luka lecet, luka benda tumpul. Nanti yang menyimpulkan itu penyidik polri," kata Susno.
Lebih lanjut, Susno mengkritik rekomendasi Komnas HAM terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah.
Ia mempertanyakan dasar pertimbangan Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelecehan seksual tersebut.
"Pertama pelecehan seksual kan sudah dihentikan, dihentikannya itu bukan karena tersangkanya meninggal, Kapolri sendiri yang menyatakan dalam forum resmi DPR menyatakan tidak ada pidana."
"Komnas HAM mohon maaf ya, melewati garis. Itu kebablasan."
"Keterangan yang didapat Komnas HAM itu dari siapa? Brigadir Yoshua sudah meninggal kok. Enggak bisa dicocokkan. Ada keterangan saksi pun dari segerombolan orang yang sama, posisi mereka sama-sama tersangka. Jadi apapun yang diperbuat mereka tidak bisa dicocokkan," kata Susno.
Lebih lanjut, Susno pun menganggap rekomendasi Komnas HAM ini dibentuk berdasarkan keterangan saksi.
Sehingga menurutnya tidak cukup untuk menjadikan Polri menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
"Komnas HAM hanya mengutip saksi. Saksi yang jumlahnya berapa mau seribu atau sejuta, nggak ada gunanya. Sama saja bohong," katanya.
Lalu, Susno menganggap rekomendasi Komnas HAM yang disimpulkan dari keterangan saksi adalah cara yang salah terkait kasus dugaan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi.
"Kalau itu (keterangan saksi) yang dimasukkan yang memperkuat dugaan (pelecehan seksual) Komnas HAM, itu namanya ngawur," ujarnya. (*)
