Tebo,Rakyat-Demokrasi.Org Pembangunan Turap di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, bisa dikatakan sebagai proyek siluman, bagaimana tidak, dilokasi proyek tak tampak sekali papan nama proyek sebagai salah satu syarat utama pembangunan proyek dengan menggunakan APBD atau APBN.

Saat wartawan media ini dilokasi pembangunan Turap, pelaksana proyek saat dikonfirmasi terkait tidak adanya papan proyek, mengatakan bahwa papan namanya memang tidak dipasang,

"papan namanya ada, tapi sama Dinas PU tidak boleh dipasang,"ujar yang diketahui bernama Bambang selaku pengawas proyek yang tidak menjelaskan kenapa dan ada apa kok Dinas PU tidak memperbolehkan memasang papan nama proyek.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah.Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara tekhnis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut diduga kuat bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.(red/Edi)