Surabaya, rakyatdemokrasi.org- Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.
Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
Namun sayangnya, hal tersebut seolah tidak berlaku bagi pengerjaan proyek renovasi Gapura Museum Empu Tantular di area Sidoarjo yang menggunakan dana APBD TA 2022 Provinsi Jawa Timur dengan satuan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim.
Diketahui, saat dilokasi para pekerja yang berada diatas ketinggian kurang lebih 5-10 meter dari tanah tak ada satupun yang menggunakan helm pelindung kepala.
"Sudah kita surati Disbudpar Jatim, supaya ada evaluasi. Termasuk tidak ketahui deadline pengerjaan. Padahal kalau dicek dari Syrup LKPP, sudah sejak Juli kemarin." Ujar Achmad Garad selaku dalam rilisnya.
Ia berharap pihak Disbudpar Jatim secara transparan dan memberikan sanksi jika memang ada aturan yang dilanggar.
"Musium ini bisa dikatakan sebagai salah satu icon di Jawa Timur, banyak wisatawan yang ingin menikmati pada saat liburan, atau bahkan sebagai study banding bagi para pelajar hingga tingkat mahasiswa. Apalagi anggaran renovasinya juga fantastis sekali yang mendekati anggara Miliar rupiah." Pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, ada beberapa Undang Undang yang mengatur tentang penggunaan atau pemberian APD kepada pekerja sebagai penunjang Keselamatan dan Kesehatan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut.
Undang-undang No.1 tahun 1970
Pasal 3 ayat (1) butir f : Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerjaPasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutanPasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkanPasal 14 butir c : Pengurus diwajibkan menyedikan secara cuma-cuma Alat Perlindungan Diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.
Permenakertrans No. Per: 01/Men/1981
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma Alat Perlindungan Diri yang diwajibkan penggunaanya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK).
Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982
Pasal 2 menyebutkan memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelanggaraan makanan ditempat kerja.
Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010
Pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengusaha wajib menyediakan Alat Perlindungan Diri bagi pekerja/buruh ditempat kerja.
Pasal 5 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan Alat Perlindungan Diri ditempat kerja.
Pasal 6 ayat (1) menyebutkan pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko
Pasal 7 ayat (1) menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen Alat Perlindungan Diri di tempat kerja Apabila terjadi pelanggaran tentang hal tersebut maka sesuai Pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.
Di terangkan juga jika terjadi pelanggaran terhadap UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja maka akan menghadapi ancaman pidana.
Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. (tim)
