Surabaya,Rakyat-Demokrasi.Org– Masa Reses Perdana, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan Batara Goa, ST., M.Si, dipergunakan menyapa pengurus PDI Perjuangan dan masyarakat Dapil (Daerah Pilihan) 3 kota Surabaya yakni kecamatan Tenggilis Mejoyo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar, Wonocolo, Mulyorejo, dan Bulak.
Perwakilan dari pengurus PDI Perjuangan Dapil 3 Soemardiono yang sekaligus ketua PAC Tenggilis Mejoyo menyatakan apresiasinya. Sebagai anggota Dewan yang baru menggantikan Armuji, Yordan dianggap sudah melaksanakan tupoksinya untuk memfasilitasi kader dan pengurus PDI Perjuangan se-kota Surabaya. "Dengan kolaborasi ini, kedepan di harapkan seluruh pengurus PDI-P dapat tokoh diwilayahnya masing-masing, sehingga dapat mendongkrak perolehan suara di Pemilu pemilu selanjutnya,”tukasnya, Sabtu (6/3/21).
Bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Reses Dewan didahului dengan penyampaian materi. Dalam penyampaiannya, Joshua selaku komisioner KPI Jatim memaparkan bagaimana masyarakat dapat “Cerdas memahami media”. ” Dari 272,1 juta penduduk Indonesia, tercatat ada 338,2 juta pengguna internet,”ujarnya.
Dalam hal ini, masyarakat diharapkan untuk bijak dalam menggunakan dan memahami media, karena didalamnya ada sisi positif dan negatifnya. Sementara di sesi tanya jawab, ada sekitar 20-an baik saran, kritik, keluhan maupun apresiasi terhadap yang disampaikan para kader.
Menjawab hal itu, Yordan menyampaikan bahwa PDI-P sudah mempunyai tim khusus baik untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan yang saat ini banyak dikeluhkan dikalangan masyarakat. ”Ada perbedaan ruang lingkup DPRD kota dengan DPRD provinsi. Kalau DPRD kota bisa langsung merealisasikan, namun untuk Dewan Provinsi, hasil dari jaring aspirasi akan terlebih dahulu dikomunikasikan dengan DPRD kota agar dikoordinasikan dengan Pemkot, sehingga tidak tumpang tidak tindih,” ujar Yordan.
Dari sekitar 20-an saran, kritik, keluhan maupun apresiasi dari masyarakat, termasuk perbaikan jalan dan pavingisasi, plengsengan sungai, maupun masalah sosial dan pendidikan, nantinya akan kita pastikan untuk ada tindak lanjutnya. ” Buat apa kita reses kalau tidak ada tindak lanjut. Kita sebagai Dewan akan malu. Itulah suka duka menjadi dewan. Kita tidak boleh marah karena akan mengurangi suara partai, namun sedih apabila tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat,” terangnya.
Setelah ini, pihaknya akan menyambungkan ke pihak terkait untuk membantu menyelesaikannya. ”Saat sidang paripurna laporan Dapil, segera saya distribusikan ke Pemprov dan OPD-nya untuk diselesaikan,”jelas Yordan.
Lebih lanjut Yordan menjelaskan, dengan kehadiran Pemerintah dalam penyelesaian masalah. ”Sudah menjadi kewajiban Pemerintah ada di tengah masyarakat,” pungkasnya.(Dim)
